example banner
.

Pertama Kalinya, Bupati ROR Sampaikan LKPJ Kepala Daerah di DPRD Minahasa

TONDANO,pojoksulut.id —- Untuk pertama kalinya, Bupati Minahasa Ir Royke O. Roring, M.Si (ROR), menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2018 di DPRD Kabupaten Minahasa, Jumat (29/3/2019).

Menurutnya, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya semenjak dilantik menjadi Bupati Minahasa 25 September 2018 lalu.

“Sebagai pimpinan daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka menjadi kewajiban saya bersama wakil bupati (Robby Dondokambey, S.Si) baik secara moral maupun konstitusi untuk mempertanggung jawabkan amanah rakyat Minahasa guna di aktualisasikan dalam pembangunan,”ucap bupati.

Pola pertanggung jawaban ini, lanjut Bupati ROR, sangat penting dalam kerangka membangun komunikasi yang sangat efektif, dan konstruktif dengan masyarakat Minahasa yang di presentasikan oleh lembaga yang terhormat ini.

“Ada banyak harapan dan dambaan masyarakat yang digantungkan di pundak saya dan wakil bupati, dimana hal ini menjadi parameter bagi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja kami dalam memimpin Minahasa. Saya sadar bahwa, pemerintahan adalah milik masyarakat (people own government) yang harus dikelola untuk kepentingam masyarakat,”terangnya.

Ia menambahkan, komitmen dan tekadnya bersama Wakil Bupati Robby Dondokambey adalah untuk memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka konsep pembangunan Minahasa adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa.

“Sejak awal memimpin Minahasa, saya telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, dimana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut,”jelas bupati.

Lanjut ia menjelaskan, dari sisi substansi LKPJ Kepala Daerah menjelaskan Lima (5) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

“Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons posutif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas yaitu Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipal, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai¬†pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur sekalipun hanya sedikit karena kami bertugas hampir di penghujung tahun 2018,”pungkasnya.

Diketahui, sidang paripurna LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Minahasa itu, dihadiri Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, Ketua DPRD Minahasa James Rawung, SH, Wakil-wakil Ketua DPRD Ivonne Andries, SIP, Ventje Mawuntu, Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, anggota DPRD Minahasa, Forkominda dan jajaran Pemkab Minahasa.

(joudi)

About The Author

Reply

example banner
.