example banner
.

Wabup Minahasa Terima LHP Kinerja dan PDTT Semester II dari BPK RI

TONDANO,pojoksulut.id — Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/12/2018).

Acara yang digelar di kantor BPK-RI, jalan 17 Agustus Kota Manado.dihadiri sejumlah pimpinan daerah se-Sulut.

Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi menerima LHP atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 di Kabupaten Minahasa, dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa James Rawung SH, menerima LHP yang sama.

Ketua Perwakilan BPK-RI Sulut Tangga Drs Mulyaman Purba MM dalam sambutannya mengatakan, LHP Kinerja dan PDTT, mengacu pada beberapa hal penting.

Menurutnya, untuk pemeriksaan atas LHP Kinerja, melihat dari tiga hal utama yakni ekonimis, efisiensi dan efektivitas, dan bukan untuk mencari-cari kesalahan, sedangkan LHP PDTT untuk melihat kepatutan.

Lanjut dikatakannya, pemeriksaan kinerja ada tiga objek pemeriksaan yakni mengenai Kesehatan yakni JKN, pendidikan yakni BOS dan DAK, serta dan Dana Desa. Pihaknya mencari dimana lemahnya dari tiga objek itu, nanti akan dilihat tujuan dan hasilnya, dan memang menurutnya masih kurang efektif yang artinya dengan kriteria yang sudah disepakati, masih ada yang belum tepat sasarannya.

“Kami menjelaskan semua dalam LHP yang perlu diperbaiki dengan tujuan perbaikan kinerja. Sekali lagi BPK bukan mencari kesalahan, sehingga memang ada Kabupaten/ Kota menutup-nutupi informasi yang pada akhirnya tidak bisa diperbaiki padahal pemeriksaan ini untuk memperbaiki bukan untuk mencari kesalahan. Jadi kedepan jangan takut memberikan informasi ketika BPK melakukan pemeriksaan,” tukasnya sembari menambahakan, peran DPRD dalam pengawasan juga harus benar-benar diterapkan, agar kedepan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pengelolaan.

“Kesimpulannya, hasil LHP masih kurang efektif, tapi jangan berkecil hati karena ini belum opini. Jadi nanti bagaimana kita membenahi kelemahan-kelemahan dan membenahi kekurangan-kekurangan sehingga kedepan lebih baik. LHP ini harus ditindaklanjuti Kepala Daerah masing-masing,” pungkasnya.

(joudi)

About The Author

Reply

example banner
.