Sekda Korengkeng: Danau Tondano Masuk Kawasan Strategis Nasional

TONDANO,pojoksulut.id — Bupati Minahasa melalalui Sekretaris Daerah (Sekda) Jeffry R Korengkeng SH, MSi, membuka konsultasi publik dan FGD ‘Penyepakatan Muatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano’, Jumat (9/8/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang sidang kantor bupati itu, dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr Ir Budi Situmorang MURP, Kakanwil BPN Sulut Freddy Kolintama ST, MSi, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Minahasa Dr Sihar Wilford Siagian MA, dan undangan lainnya.

Menurut Bupati Minahasa dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Jeffry Korengkeng, saat ini, fokus utama pada pelaksanaan penataan ruang telah beralih dari perencanaan tata ruang ke pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun, implementasi pengendalian pemanfaatan ruang ini menemui berbagai macam permasalahan, diantaranya belum seluruh daerah memiliki Perda RTRW dan rencana rinci yang akan dijadikan dasar untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang serta selanjutnya menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

“Peraturan zonasi sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Ketentuan ini yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang,”terangnya.

Lanjutnya, peraturan zonasi kabupaten/kota disusun sebagai kelengkapan RTRW kabupaten/kota, dan merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disisentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten/kota.

“Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 pasal 37 maka telah ditetapkan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten, dan danau tondano termasuk dalam kawasan strategis nasional yang ada di kabupaten Minahasa,”terang Korengkeng.

“Untuk itu kawasan sekitar danau tondano perlu di tata dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar danau tondano dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan,”tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr Ir Budi Situmorang MURP mengatakan, Danau Tondano merupakan salah satu danau dari 15 danau prioritas yang ada di Indonesia.

Dilihat dari potensi yang dimiliki Danau Tondano, tambah Situmorang, kedepannya pengembangan tata ruang Danau Tondano diarahkan menjadi objek wisata yang memenuhi kebutuhan air baku, sumber air minum PDAM, sumberi air irigasi, dan penyuplai PLTA, cagar budaya sekitar Danau Tondano, dan sumber mata pencaharian dibidang perikanan air tawar.

“Danau Tondano merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DAS Tondano sebagai kawasan konservasi dan wisata namun belum ada Perda RDTR, Perda Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi,”paparnya.

Ia menjelaskan, dibutuhkan Instrumen pengendalian penataan ruang kawasan sekitar Danau Tondano demi mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar Danau Tondano dan mencapai tujuan fungsi utama Danau Tondano sebagai kawasan konservasi dan wisata nasional.

“Diharapkan penyusunan instrumen pengendalian penataan ruang ini melalui output dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), naskah akademis, rancangan peraturan daerah, album peta dapat menghasilkan fasilitas legislatif (Fasleg) Perda di tahun 2020 mendatang,”tutup Situmorang.

(joudi)

About The Author

Reply