example banner
.

Peserta RDP Lakukan Rapid Test Sebelum Masuk Ruang Paripurna DPRD Minut

AIRMADIDI,pojoksulut.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tentang penanganan Covid-19 dan pembayaran perangkat desa, yang dihadiri anggota legislatif, Forkompimda, SKPD Dinas terkait, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pihak Ormas/LSM dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, di ruang rapat Paripurna DPRD Minut. Senin (27/7/2020).

Menariknya, sebelum para peserta rapat memasuki ruangan, dilakukan pemeriksaan Rapid Test oleh Gugus Tugas Kendali Covid-19 melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Minut. Ini untuk mencegah penyebaran virus corona.
Namun Rapid Test ini tidak menjadi kewajiban dan itu terlihat sebagian peserta masih enggan melakukan tes serta masih bisa ikut rapat.

Kepala Dinkes Minut, dr Alain Beyah saat dikonfirmasikan mengatakan jika Rapid Test ini merupakan screining atau pemeriksaan awal untuk mengetahui peserta yang reaktif atau non reaktif.

” Kalau reaktif, nanti akan dijadwalkan pemeriksaan Swab Test. Tapi pemeriksaan ini tidak ada unsur pemaksaan sebelum masuk rapat,” jelas Beyah.

Dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Minut, Piet Luntungan yang menolak jika dalam kegiatan RDP harus ada Rapid Test. Sebab, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini, pemeriksaan Rapid Test tidak lagi diberlakukan. Menurutnya, Rapid Test Covid-19 hanya dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan.

” Presiden dan Menkes sudah nyatakan Rapid Test tidak perlu lagi, kenapa rapat ini harus pakai tes segala. Rapat saja tanpa harus Rapid Test,” ungkap Luntungan.

Sementara itu, dalam RDP ini, Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan jika pihak legislatif selalu membantu eksekutif dalam mengawasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Minut. Bahkan, penanganan di RSUD Walanda Maramis pun ikut diawasi olej wakil rakyat ini.

” Pengawasan oleh legislator melalui Dapil masing-masing dan pengawasan lapangan dengan turun ke RSUD Walanda Maramis,” kata Lolong.
(vhy)

About The Author

Reply

example banner
.