example banner
.

Pengurusan Sertifikat Prona di Desa Kokoleh Dua Diduga Ada “Biaya Siluman”

AIRMADIDI,pojoksulut.id — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa Utara mengeluarkan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Desa Kokoleh Dua Kecamatan Likupang Selatan.

Namun sangat disayangkan dalam pengurusan sertifikat Prona tersebut, diduga ada pungutan liar atau Pungli terkait biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Karena berdasarkan Surat Keputusan (SK) tiga Menteri bersama yaitu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017,  Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk Sulawesi Utara biayanya sebesar Rp 350.000.

Hal ini juga dikatakan oleh Cristy, salah seorang pegawai kantor BPN Minut saat dimintai keterangannya terkait hal tersebut.

Menurutnya, keputusan tiga Menteri bersama yang SK-nya sudah dikeluarkan oleh Bupati Minut mengenai biaya Prona PTSL sebesar Rp 350 ribu.

“Dari BPN Minut tidak ada biaya sama sekali. Kalau PTSL untuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah nol dan itu juga sudah di informasikan waktu lalu melalui sosialisasi di desa sebelum turun penetapan lokasi,”jelas Christy yang bertugas di Bagian Pengumpul Data Yuridis  BPN Minut, Jumat (20/9/2019).

“Untuk biaya PTSL di wilayah Indonesia Timur termasuk Sulut adalah Rp 350 ribu dan itu ada SK dari Kementerian,”tambahnya.

Tapi kenyataan yang terjadi dan ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat Kokoleh Dua bahwa biaya yang harus mereka bayarkan Rp 500.000 per Sertifikat.

Ada 113 peserta Prona PTSL, jadi ada selisih Rp 150.000 dari biaya yang sudah di tetapkan sesuai SK tiga Menteri bersama.

“Waktu penyuluhan juga sudah disampaikan mengenai biaya 350rb sudah termasuk admistrasi. Tapi herannya kami dimintakan harus membayar 500rb per sertifikat. Lalu untuk apa kelebihan biaya 150ribu itu?”, ujar salah satu warga yang namanya tidak mau dipublikasikan.

Lanjutnya, warga berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pemerintah Pusat terkait akan hal ini.

Terpisah, Hukum Tua Desa Kokoleh Dua Ferry Roti saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, membantah adanya pernyataan dari warganya.

“Saya tidak pernah mematok biaya sampai Rp.500 ribu. Jadi kalau ada warga yang mengatakan demikian, itu tidak benar. Karena semua sudah sesuai peraturan yaitu Rp 350 ribu untuk biaya pengurusan Sertifikat Prona. Dan untuk Sertifikatnya sudah diserahkan ke warga yang berhak menerima,”jelas Ferry, Sabtu (21/9/2019).

Diketahui, PTSL merupakan salah satu program unggulan nasional yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN.

Pelaksanaan PTSL ini adalah implementasi dari salah satu program Nawacita guna percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah atau legalisasi aset. (vhy)

About The Author

Reply

example banner
.