example banner
.

Pemeriksaan BPK RI, Kepala OPD Dilarang Tugas Luar Daerah

AMURANG,pojoksulut.com —- Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) bertekad mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI seperti yang di raih tahun sebelumnya.

Hal tersebut dikatakan Bupati Minsel Dr. Christiany Eugenia Paruntu saat menerima tim BPK RI perwakilan Sulawesi Utara di ruang rapat kantor bupati, Kamis (4/4/2019).

Menurutnya, untuk mempertahankan opini WTP,  ia tidak akan memberikan izin bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengambil tugas luar daerah sementara waktu.

“Kepada para kepala OPD agar memberikan dukungan dengan membantu tim BPK RI untuk mempersiapkan berbagai dokumen serta.data yang dibutuhkan oleh tim BPK,  dan tidak diijinkan untuk keluar daerah,“tegasnya.

Bupati Minsel dua periode ini mengimbau seluruh OPD harus proaktif dengan pemeriksa.”Berikan data yang diperlukan dan konsultasikan yang kurang jelas. Kabupaten Minsel wajib mempertahankan WTP,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua tim pemeriksa BPK RI Rifky Yasin memaparkan hasil audit substansif dokumen kelengkapan hasil pemeriksaan laporan pertanggung jawaban Pemkab Minsel yang telah dimasukan di BPK perwakilan Sulut.

“Dalam pemeriksaan terinci ini akan didiskusikan hal yang masih kurang. Dalam 35 hari kedepan, kami akan mengadakan pemeriksaan, dan ketika ada kesalahan akan didiskusikan untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadi kesalahan,”jelasnya.

(hard)

About The Author

Reply

example banner
.