example banner
.

Palsukan Tandatangan Sekretaris TPK, Plt. Kades Kapoya Satu Bakal Dipolisikan

AMURANG, Pojoksulut.id – Plt. Hukum Tua Desa Kapoya Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan bakal dipolisikan tetkait dugaan rekayasa pemalsuan tanda tangan sekretaris TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan) dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja Dana Desa tahun 2018.

Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris TPK Desa Kapoya Satu, menurut dia baru mengetahui kalau tanda tangannya telah dipalsukan saat proyek Dandes 2018 sementara jalan, waktu itu ketua TPK, TM  menyodorkan gambar proyek untuk disesuaikan dengan fisik kegiatan, namun gambar proyek tersebut telah dirobek dari Dokumen RAB Dandes 2018.

“ini jelas tidak menghargai, berarti ada yang disembunyi-sembunyi,” terang Sekretaris TPK Dandes 2018 yang namanya enggan dipublikasikan.

Oleh karena masalah ini telah ramai jadi perbincangan di kalangan masyarakat, maka kepala desa mengundang BPD dan TPK untuk membicarakan masalah ini.

“Dalam rapat tersebut Hukum Tua dan Sekdes mengakui kalau tanda tangan di dokumen ini telah dipalsukan. Jadi keterangan mereka telah disaksikan oleh LSM dan Masyarakat Desa Kapoya Satu,” katanya.

Dikatakan pula bahwa dia memiliki data terkait rekayasa pemalsuan tandatangan, nanti suatu waktu akan dibuka ketika itu diperlukan.

Dia juga menduga kegitatan fisik proyek dana desa tidak sesuai dengan RAB, oleh karena itu dalam waktu dekat masalah ini akan dibawah ke rana hukum.

“Jelas Rekayasa Pemalsuan tanda tangan ini, akan saya lapor ke Polres Minsel, biar mereka tau apa sanksi hukum dari perbuatan mereka.” kata Sekretaris TPK yang juga ketua LPM di Desanya.

Sementara Plt. Kepala Desa Kapoya Satu Sanny Runtuwarow pada Selasa (25/02/2020), ketika ditemui awak media di rumah, membantah bahwa dokumen ditandatangani bukan RAB dan dirinya tidak menyuruh menandatangani dokumen tersebut.

“Nanti saya konfirmasi dengan sekdes, saya kira masalah itu sudah selesai karena sudah perna bilang kepada yang bersangkutan.” kata Ibu Kades.

Kades menjelaskan kalau saat itu akan ada Evaluasi, namun ketika dihubungi kepada yang bersangkutan tak bisa menjawab, sehingga dokumen itu langsung ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

“Waktu itu baru akan evaluasi, telpon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, jadi sekdes tanda tangan.” jelasnya.

Diketahui perbuatan pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana yang bisa menjebloskan oknum pemalsu tanda tangan ke dalam penjara selama enam tahun.

Dikutip dari hukumonline.com, perbuatan memalsu tanda tangan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(sivriet)

About The Author

Reply

example banner
.