example banner
.

DPRD Minut Dengar Pendapat Masyarakat Soal Penanganan Covid-19

AIRMADIDI,pojoksulut.id — DPRD Minahasa Utara (Minut) menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan tokoh masyarakat, Ormas dan LSM, Senin (27/7/2020). RDP ini dipimpin Ketua DPRD Minut Denny Lolong.

RDP yang dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD Minut itu membahas tentang penanggulangan Covid-19 dan usulan ke eksekutif dalam menghadapi New Normal.

Selain itu, juga dibahas anggaran, penanganan, jumlah status positif Covid-19 hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat Minut, Piet Luntungan mengatakan agar penanganan Covid-19 ini bisa efektif. Sebab menurutnya, Kabupaten Minut pernah mendapat predikat zona merah.

“Kiranya aspirasi yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti karena penyakit ini jangan dianggap enteng. Pemerintah desa juga diminta agar ikut membantu mensosialisasikan penanganan ini ke masyarakat,”ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Peggy Katuuk. Menurut tokoh masyarakat ini, Pemkab Minut melalui Satgas Covid-19 harus transparan dan pro aktif menyampaikan kepada masyarakat soal jumlah pasien positif Covid-19.

“Penilaian saya, pihak Satgas Penanganan Covid-19 Minut tidak terlalu transparan menyampaikan kepada masyarakat umum tentang jumlah penderita Covid-19,”terangnya.

Pendapat juga disampaikan Ketua LSM Gerakan Bela Rakyat (GEBRAK) Minut, William Luntungan. Aktivis vokal ini, menyoroti tentang penyaluran BLT dan BST yang diduga tidak tepat sasaran.

“Penyaluran BLT dan BST harus direvisi kembali. Diduga, 30 persen penerima bantuan tersebut sudah tidak tepat sasaran,”paparnya.

“Banyak penerima kalau diperhatikan ada kendaraan atau sudah tidak layak lagi menerima. Jadi harus direvisi kembali nama-nama penerima,” tambah Luntungan.

Menanggapi pendapat tersebut, Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengeluarkan rekomendasi agar Satgas Penanganan Covid-19 harus menginformasikan kepada masyarakat terkait penanganan Covid-19.

Selanjutnya, soal pergeseran anggaran yang telah direalisasikan oleh Satgas Covid-19 dan meminta penghasilan perangkat desa yang belum menerima harus dibayarkan.

“Usulan yang masuk dari tokoh masyarakat dan Ormas akan disampaikan ke pihak eksekutif serta DPRD Minut akan berkoordinasi dengan eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait new normal,”tandasnya.

(vhy)

About The Author

Reply

example banner
.