DPRD Minsel Gelar Dua Rapat Paripurna, Berikut Kesepakatannya

AMURANG,pojoksulut.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rabu (4/9/2019), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan tingkat ke-dua terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2019 dan Penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2019.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Minsel itu, dibuka oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE didampingi Sekretaris DPRD Minsel, Joins Langkun.

Sementara dari eksekutif dihadiri Bupati Dr Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wabup Franky Donny Wongkar SH.

Sekretaris DPRD Minsel Joins Langkun saat membacakan nota kesepakatan DPRD dan Pemkab Minsel mengatakan, dalam rangka penyusunan perubahan APBD diperlukan kebijakan umum yang disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD tahun 2019.

“Mengacu pada hal tersebut, para pihak sepakat atas kebijakan umum perubahan APBD yang memiliki perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2019,”ucapnya.

Selain itu, lanjut Langkun, kedua pihak juga menyepakati PPAS Perubahan APBD tahun 2019 untuk ditetapkan. Selain itu, secara lengkap kebijakan umum perubahan APBD tahun 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan, dan tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan umum.

“Demikian nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS perubahan tahun anggaran 2019,”tutup Langkun.

Sementara itu, Bupati Dr Christiany Eugenia Paruntu SE memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Minsel, yang telah membahas kebijakan umum perubahan anggaran PPAS tahun anggaran 2019 yang disetujui bersama dalam bentuk nota kesepakatan.

“Sebagaimana yang termuat dalam dokumen Nota Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2019, pihak Pemkab dan DPRD telah menyepakati bersama anggaran perubahan tersebut,”terangnya.

Bupati Minsel yang akrab disapa Tetty Paruntu ini menambahkan, untuk jumlah belanja pada APBD tahun 2019 terjadi kenaikan.

Dalam pembahasan materi tentang perubahan kebijakan umum anggaran PPAS dan APBD tahun anggaran 2019, mungkin terjadi berbagai dinamika yang bertujuan untuk dapat menghasilkan usulan yang paling diprioritaskan, serta yang harus dilaksanakan pada perubahan kebijakan umum APBD Minsel tahun 2019.

“Ada masukan atau saran yang diberikan oleh pihak DPRD selama pembahasan ini dipandang sebagai hal yang positif. Karena akan mempertajam pembangunan. Saya berharap, pembahasan berikut masih bersama dengan anggota DPRD yang ada saat ini. Karena jajaran inilah yang paling mengetahui segala pembahasan yang ada,”tutup Bupati Minsel dua periode ini.

Rapat Paripurna turur juga dihadiri Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah.

(hard)

About The Author

Reply