example banner
.

DPRD Minahasa Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2019 

TONDANO,pojoksulut.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Selasa (23/7/2019), menggelar rapat paripurna dalam rangka pembicaraam tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2019.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Minahasa James Rawung SH.

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi dalam pesannya mengatakan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Minahasa yang mengagendakan tahapan pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 boleh terlaksana dengan baik.

“Saya menekankan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019, bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019, dan prioritas plafon anggaran sementara,”kata bupati.

“Perubahan anggaran ini hanya berupa penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah, dan rencana penyesuaian atau penambahan alokasi dana, pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal, serta penganggaran beberapa kegiatan dan program baru, yang tidak dapat di akomodir pada anggaran induk tahun 2019, dikarenakan keterbatasan pembiayaan,”tambahnya.

Adapun ringkasan perubahan APBD tahun anggaran 2019, adalah pendapatan daerah sebelum perubahan Rp.1.332.541.938.509, setelah perubahan Rp.1.338.561.277.934. Bertambah 0,45% atau sebesar Rp.6.019.339.425 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, sebelum perubahan Rp. 104.409.734.062.

“Setelah perubahan menjadi Rp. 107.465.799.926 bertambah 2,93% atau sebesar Rp.3.056.065.864 dana perimbangan sebelum perubahan Rp.934.207.375.000 setelah perubahan Rp.931.948.805.008 berkurang 0,24% atau sebesar Rp.2.258.569.992, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp. 293.924.829.447 setelah perubahan Rp. 299.146.673.000 bertambah 1,78% atau sebesar Rp.5.221.843.553,”terang bupati.

Lanjutnya, untuk belanja daerah sebelum perubahan Rp. 1.386.102.279.726 setelah perubahan Rp. 1.414.637.057.412 bertambah 2,06% atau sebesar Rp.28.534.777.686 yang terdiri dari belanja tidak langsung, sebelum perubahan Rp. 860.457.380.629.

“Setelah perubahan Rp. 862.321.305.958 bertambah 0,22% atau sebesar Rp.1.863.925.329 belanja langsung sebelum perubahan Rp. 525.644.097 setelah perubahan Rp. 552.315.751.454 bertambah 5,07% atau sebesar Rp.26.670.852.357 pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp.62.560.341.217 setelah perubahan Rp.85.075.779.478 bertambah 35,99% atau sebesar Rp.22.515.438.261 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.9.000.000.000 sebelum dan sesudah perubahan,”papar bupati, seraya mengucapkan syukur karena Kabupaten Minahasa akan menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

“Ini adalah hasil kerja kita bersama dan saya memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Minahasa yang telah bekerja sama dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan adanya peraturan daerah tentang kabupaten layak anak yang menjadi salah satu indikator penunjang dalam mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Minahasa,”tandasnya.

Hadir dalam rapat paripurna ini dihadiri Sekdakab Minahasa Jeffry Korengkeng, Kajari Minahasa Rahmat Budiman Taufani, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat SH, Wakapolres Minahasa AKP Alkat Karouw,  anggota DPRD Minahasa, para asisten serta jajaran Pemkab Minahasa.

(joudi)

About The Author

Reply

example banner
.