example banner
.

Dilarang Ada Mutasi Jabatan di Lingkup Pemerintahan, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Minut 

AIRMADIDI, pojoksulut.id– Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) ingatkan kembali untuk Kepala Daerah bahwa sejak 8 Januari 2020 lalu, tidak ada lagi pergantian pejabat di lingkup pemerintahan.

Hal ini juga ditegaskan Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy SH. Dirinya mengatakan, khusus bagi kepala daerah petahana agar tidak melakukan pergantian pejabat ditanggal yang sudah ditetapkan.

” Bisa saja kepala daerah melakukan pergantian pejabat, asal ada persetujuan tertulis dari menteri terkait. Perlu diingat jika kepala daerah melakukan pelanggaran terkait hal itu, makanya sanksi tegas akan diberikan,” tutur Awuy, Selasa (14/1/2020).

Awuy juga menjelaskan sanksi yang bakal diberikan, jika petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

” Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190,” tambahnya.

(vhy)

About The Author

Reply

example banner
.