example banner
.

Bupati Tetty Paruntu Didaulat Wakili 74 Kabupaten Teken Perjanjian Hibah IPDMIP

AMURANG,pojoksulut.id — Kecerdasan dan kepiawaian Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu dalam mengelola roda pemerintahan patut diacungi jempol.

Hal itu terlihat saat bupati Minsel dua periode ini, didaulat mewakili 74 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia untuk menandatangani perjanjian hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (Program IPDMIP) di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (14/02/2018).

Bupati Minsel yang akrab disapa Tetty Paruntu ini mengatakan, penyaluran dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian hibah yang telah ditandatangani Menteri Keuangan RI dengan Nomor S-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember 2017, dimana untuk penerusan hibah setinggi-tingginya Rp 41.20.000.000

“Dana hibah yang diterima oleh Pemkab Minsel merupakan dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh APBD Kabupaten Minsel,”terangnya.

Tambahnya, dana hibah yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan capaian kinerja (Output-Based) atas pelaksanaan penguatan kerangka kelembagaan pertanian beririgasi berkelanjutan, perbaikan sistem dan kapasitas pengelolaan, operasi dan pemeliharaan irigasi, peningkatan infrastruktur jaringan irigasi, dan peningkatan pendapatan lahan pertanian.

“Dana hibah yang diberikan pemerintah pusat ke Pemda ini dapat juga digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di sektor irigasi dan pertanian, sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program hibah,”ungkap bupati dua periode ini.

Diketahui, forum koordinasi kebijakan dan penandatanganan ini mengusung tema “Mewujudkan Kemanfaatan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan”. Tampak hadir gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.

Tampil sebagai pembicara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, dan Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

(hard/advetorial)

About The Author

Reply

example banner
.