Bupati Sumendap: Tahapan Pilhut Tetap Jalan, Silahkan Tempuh Jalur Hukum

RATAHAN,pojoksulut.id — Ratusan warga Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Senin (16/9/2019), melakukan aksi damai menuntut agar pemerintah mau meninjau kembali aturan Fit and Proper Test  (FPT) pada Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang di umumkan Jumat pekan lalu.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta kepada Bupati James Sumendap SH untuk meninjau kembali FPT karena tidak sesuai dengan undang undang desa serta peraturan yang berlaku.

“Saya meminta kepada bupati Mitra untuk meninjau kembali FPT. ini pembunuhan karakteristik bakal calon hukum tua,” ujar salah seorang pendemo asal Tombatu.

“Dari hasil pengumuman yang diterima banyak yang tidak lolos. Terlebih dari seratus desa yang akan melakukan Pihut,  ada Tiga desa yang tidak melakukan Pilhut karena calon di desa tersebut gugur dalam tes kompetensi,”tambahnya.

Sementara itu, Bupati James Sumendap SH yang menerima para pengunjuk rasa di kantor bupati mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan Pilhut sesuai agenda dan tahapan yang sudah dijalankan.

“Intinya apa yang telah dilaksanakan dalam tahapan Pilhut sudah sesuai dengan UU Desa No 06 tahun 2016 dan Perda dan Perbub No 33 tahun 2019,”tegasnya.

“Jadi tahapan Pilhut tetap kita jalan dan jika saudara saudara keberatan silahkan menempuh jalur Hukum,”tambah Sumendap.

Usai melakukan unjuk rasa di kantor bupati, para pengunjuk rasa menyalurkan aspirasi di kantor DPRD Mitra dan diterima langsung Ketua DPRD sementara,  Samuel Montolalu.

(fred)

About The Author

Reply