example banner
.

Bupati ROR: Rekrutmen PPPK Harus Ikut Aturan Kemenpan-RB

TONDANO,pojoksulut.id — Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring (ROR) menghadiri Rakornas sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK tahap I tahun 2019 yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Harbour Bay Batam, Rabu (23/01/2019).

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu, bertujuan untuk mensosialisasikan teknis rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

Turut mendampingi Bupati ROR, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa, Melky Rumate.

Menurut Bupati ROR, ada beberapa hal yang disampaikan Menpan RB Syafruddin saat membuka kegiatan tersebut, utamanya terkait teknis penerapan rekrutmen PPPK di semua daerah, termasuk di Kabupaten Minahasa.

“Menurut penjelasan pak menteri dan juga penyampaian ketua panitia rakornas, teknis rekrutmen PPPK tahap pertama tahun ini untuk pendaftaran akan menggunakan portal pendaftaran sebagaimana sistem seleksi CPNS. Sedangkan seleksinya akan menerapkan sistem CAT (Computer Asisted Test). Ini berlaku untuk semua daerah, termasuk di Kabupaten Minahasa,” papar Bupati ROR.

Ia menambahkan, mereka yang akan diprioritaskan yakni bagi yang tidak lulus seleksi tahun 2013 berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlebih khusus yang punya keahlian bidang, berpengalaman dan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ANJAB ANPBK di tiap SKPD.

Sedangkan untuk klasifikasi diprioritaskan diantaranya bagi guru S1 NUPTK/NPK yang masih aktif di sekolah negeri, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Pada prinsipnya untuk PPPK statusnya disamakan dengan ASN. Jadi ada penilaian kinerja, cuti, dan penegakan disiplin,” jelas Bupati.

Terkait proses rekrutmen PPPK di Kabupaten Minahasa, menurut bupati hal itu nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

“Yang pasti teknis perekrutannya harus ikut semua aturan yang disyaratkan pihak kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” tandas bupati.

Sebelumnya, Menpan RB Syafruddin saat membuka Rakornas mengharapkan pemerintah di seluruh kabupaten dan kota agar memahami proses rekrutmen PPPK.

“Jangan sampai ada informasi perihal rekrutmen PPPK yang membingungkan masyarakat. Jadi usahakan agar informasi rekrutmen utuh sampai ke telinga masyarakat, tidak setengah-setengah. Karena sebelumnya ada pernyataan yang malah menyerang presiden, padahal rakornas belum dimulai,” kata Syafruddin.

(joudi)

About The Author

Reply

example banner
.